Bupati Dedi Purwakarta-di podiumDangiangKiSunda.Com – Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, selain pejabat eselon dua, Pemkab Purwakarta mewajibkan pejabat eselon tiga mengisi laporan harta kekayaan penyelengara negara (LHKPN).

“Di kita sampai eselon tiga. Kalau daerah lain, pejabat yang isi LHKPN hanya eselon dua,” ujar Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam keterangan Pers, Jumat (19/6).

Diketahui saat daerah lain masih terpaku pada aturan lama Pemkab Purwakarta justru keluarkan lagi aturan baru mengenai LHKPN.

“Kebijakan ini, sudah tertuang dalam payung hukum peraturan bupati (Perbup). Perbupnya telah dikeluarkan sepekan terakhir. Sehingga, pejabat eselon tiga pun wajib mengisi LHKPN,” ujar Bupati Dedi.

Kebijakan ini pun untuk membiasakan para pejabat eselon tiga bersinggungan dengan LHKPN.

“Sebab, bila mereka naik ke jabatan eselon dua, mereka sudah terbiasa mengisi LHKPN. Jadi, tidak pusing lagi bagaimana harus mengisi formulir tersebut,” kata dia.

Di Purwakarta sendiri ada 40 pejabat yang wajib mengisi LHKPN dari KPK.

“Tapi, mulai tahun depan jumlahnya bertambah dengan pejabat eselon tiga tersebut,” ujarnya.

Alasan lain pejabat eselon tiga harus mengisi LHKPN, lanjut Dedi, karena jabatan eselon setingkat kepala bagian, kepala badan, dan sekretaris camat ini dinilai strategis.

“Para pejabat eselon tiga juga, banyak yang jadi kuasa pengguna anggaran (KPA). Jadi, jabatannya sangat strategis,” kata Dedi Mulyadi

Langkah Bupati Dedi Diapresiasi Masyarakat
Langkah Pemkab Purwakarta yang mewajibkan pengisian laporan harta kekayaan penyelengara negara (LHKPN) bagi pejabat eselon III mendapat apresiasi masyarakat.

Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jawa Barat, Nunung Nurjanah mengatakan pengisian LKHPN di Purwakarta yang tidak hanya oleh pejabat eselon II tapi mengikutsertakan juga pejabat eselon III merupakan suatu kemajuan dari prinsip keterbukaan penyelenggaraan negara yang patut diapresiasi

Alasannya, Nunung meyakini prinsip keterbukaan merupakan hal yang penting dalam membangun good governance.

“Prinsip keterbukaan ini membangun good governance. Dalam hal ini sebaiknya kabupaten lain mencontoh Purwakarta,” ujar Nunung kepada RMOLJabar, Sabtu (20/6).

Ia juga mengatakan, pengisian LHKPN oleh eselon III ini diyakini merupakan langkah awal dari pencegahan korupsi oleh pejabat.

“Pasti banyak manfaatnya.Terutama dalam hal pencegahan korupsi sedini mungkin,” ujar dia.

Sumber: Diolah dari dua berita RMOLjabar

Leave a Reply

Your email address will not be published.