Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi melantik 87 kepala desa hasil pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada Rabu (26/8). Pilkades ini dibiayai oleh APBD yang mencapai sekitar Rp 3,5 miliar dengan perhitungan Rp 15.000 setiap pemilih.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi melantik 87 kepala desa hasil pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada Rabu (26/8). Pilkades ini dibiayai oleh APBD yang mencapai sekitar Rp 3,5 miliar dengan perhitungan Rp 15.000 setiap pemilih.

Kompas – Barangkali inilah proses demokrasi paling cepat di dunia. Sebanyak 87 kepala desa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (26/8), dipilih secara serentak dan demokratis, malam harinya dilantik, dan besoknya harus mulai bekerja di desanya masing-masing.

 

Itu adalah terobosan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjelaskan, tujuannya, selain meminimalkan hal-hal tidak diinginkan seperti kericuhan dan ketegangan yang bisa mengusik ketenangan desa, juga dimaksudkan agar roda pemerintahan desa tidak terganggu.

Gesekan horizontal antarpendukung calon pasca pemilihan biasanya sering terjadi. “Biarkan gesekan diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara. Jadi, yang diperkarakan surat keputusan bupati, bukan hasil pilkades dari panitia,” kata Dedi.

Di Desa Sawit, Kecamatan Darangdan, salah satu desa yang menggelar pilkades, ketenangan itu benar-benar dijaga hingga puncak pencoblosan. Pada pukul 07.00, kelima calon dikumpulkan untuk makan pagi dan berdoa bersama. “Suasananya sangat cair. Beban mental mereka kini ringan karena untuk pencalonan kepala desa tidak lagi menggunakan biaya,” tutur Dedi Supriadi, Ketua Panitia Pemilihan Desa Sawit.

Saat pencalonan dibuka bulan pada awal Mei, langsung enam calon mendaftar. Kepala Desa Sawit yang lama, Endang Sunardi, sudah habis masa jabatannya pada akhir 2014 setelah memangku jabatan dua kali. Setelah diseleksi, satu calon gugur sehingga lima calon bertarung pada pencoblosan hari Rabu itu. Saat pencoblosan dan penghitungan suara berlangsung, para calon diantar pulang ke rumah masing-masing dan dijaga para anggota linmas.

Sebelum terobosan dilakukan, biaya setiap pilkades menjadi tanggungan masing-masing calon. “Pada pilkades sebelumnya, biayanya Rp 28 juta dan dibagi empat calon,” kata Tutang Hendra, Ketua Panitia Pemilihan Desa Sawit tahun 2009. Saat itu setiap calon harus mengeluarkan uang Rp 7 juta dan belum tentu menang.

Biaya resmi itu biasanya membengkak sangat besar karena munculnya biaya tak terduga yang tidak bisa dihindari. Biaya politik ini muncul mulai dari perjamuan, ongkos transpor penggalangan, hingga pembuatan spanduk dan baliho. “Pada masa-masa itu biasanya banyak orang datang, termasuk mereka yang butuh kaus seragam untuk bermain bola voli,” ujar Tutang.

Dilantik

Kini, seluruh biaya proses pilkades, mulai pencalonan hingga pencoblosan, dibiayai Pemkab Purwakarta melalui APBD. Desa Sawit mendapatkan dana pilkades sekitar Rp 41 juta. Dengan dana itu, calon tidak perlu lagi mengeluarkan biaya kampanye yang jadwalnya masing-masing disediakan selama tiga hari secara acak sejak pertengahan Agustus.

Pada pukul 18.00, seluruh penghitungan suara pilkades Sawit selesai dan dimenangi Edi Kurniadi, pensiunan BRI. Dari sekitar 2.500 pemilih, sekitar 350 orang tidak hadir karena tidak diberi cuti oleh perusahaannya. Sebagian besar dari mereka adalah buruh pabrik yang bekerja di Kabupaten Bandung Barat, tetangga Purwakarta.

Diantar anggota panitia pilkades, petang itu juga Edi Kurniadi berangkat ke kantor Pemkab Purwakarta untuk dilantik oleh Bupati Dedi. “Tahun ini, kami terapkan pilkades serentak dan pelantikannya dalam satu hari. Saya ingin mereka langsung bekerja agar pelayanan kepada masyarakat tidak terputus,” tutur Dedi.

Percepatan itu juga dilakukan karena melihat pengalaman di daerah lain, pelaksanaan pilkades sangat lama. Sejak hari pencoblosan hingga pelantikan, membutuhkan waktu berbulan-bulan. Para kepala desa terpilih pun harus menunggu pakaian seragam untuk keperluan pelantikan.

Percepatan pelantikan kepala desa terpilih juga dilakukan karena Pemkab Purwakarta banyak menerima laporan warga mengenai praktik perjudian. Para penjudi banyak yang datang dari luar Purwakarta. Karena itu, untuk menghindari praktik perjudian, pada saat pencoblosan, tempat pemungutan suara (TPS) dibagi sesuai usia pemilih. Bahkan, di Desa Sawit, TPD dibagi dua, yakni di balai desa dan gedung PGRI setempat.

Pilkades di Purwakarta digelar di 87 desa dengan total 227.891 pemilih dan 302 calon. Mereka memilih di 167 TPS yang semuanya dibiayai pemkab. Alokasi dana APBD sekitar Rp 3,5 miliar dengan perhitungan Rp 15.000 per pemilih.

Proses pilkades ini menarik perhatian Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri). Perwakilan Muri, Osmar Samesta Susilo, menghadiahi pemrakarsa, Bupati Dedi Mulyadi, dengan piagam penghargaan rekor baru.

“Ini belum pernah terjadi di belahan dunia mana pun, yaitu pemilihan kepala desa, mulai pemungutan suara, penghitungan hingga pelantikan, digelar dalam satu hari. Ini layak dianugerahi rekor Muri,” kata Omar saat menyerahkan piagam Muri.

Yang menarik dari pelantikan ini, pakaian yang dikenakan kepala desa terpilih tidak lagi pakaian resmi lengkap dengan lencana dan topi kebesaran. Kepala desa terpilih mengenakan pakaian adat Sunda, yakni pangsi dan ikat kepala, bagi kepala desa terpilih pria dan kebaya bagi kepala desa terpilih perempuan. Sumpah jabatan pun dilakukan dua kali, yakni sumpah kenegaraan dan sumpah adat. (DEDI MUHTADI)

Sumber: Kompas Cetak, 2 September 2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.