dangiangkisunda.com – Kebanyakan daerah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui logika menaikan pendapatan sebesar setinggi-tingginya, hal berbeda justru dilakukan oleh Bupati Purwakarta dalam mengelola APBD wilayah yang selama ini dipimpinnya. Kang Dedi, begitu dia disapa mengatakan bahwa pengelolaan APBD harus didasarkan pada logika ketepatan dalam belanja keuangan.

Hal itu dia sampaikan dalam acara peresmian Gedung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Purwakarta hari ini Senin (29/8) di Bungursari Purwakarta. Melalui strategi pengelolaan APBD yang selama ini dia jalankan kata Dedi, belanja untuk kepentingan publik tidak lagi ‘copy paste’ dari dokumen anggaran tahun sebelumnya. Menurut dia, kebiasaan menjiplak rencana anggaranlah yang mengakibatkan performance keuangan daerah menjadi buruk sehingga banyak anggaran tidak terserap. Kalau pun terserap, penggunaannya tidak tepat sasaran.

“APBD tidak akan pernah memberikan kemanfaatan jika hanya digunakan untuk belanja pegawai, seminar, workshop yang tidak perlu. Sementara kepentingan publik terbengkalai”. Jelas Dedi dihadapan para buruh.

Dedi menambahkan jika pengelolaan APBD selalu didasarkan pada upaya menaikan pendapatan, maka menurut dia seluruh langkah tersebut akan percuma karena pada saat yang sama kebutuhan hidup pun akan ikut naik, sehingga APBD tidak melahirkan investasi jangka panjang untuk daerah.

“Saya beri contoh. Setiap tahun upah buruh terus naik. Apakah dengan kenaikan upah itu berimbas langsung pada naiknya tingkat kesejahteraan? Kan tidak. Kenapa? Pada saat upah buruh naik maka kebutuhan hidup naik. Cost produksi perusahaan ikut naik. Harga kebutuhan pokok pun naik”. Kata Dedi membuat analogi.

Melalui analogi yang dia sampaikan, Bupati yang akrab disapa Kang Dedi tersebut mengajak kepada buruh agar mau bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi biaya hidup dengan cara membangun pola hidup hemat. Menurut dia ini yang harus dilakukan oleh para buruh, bukan menuntut kenaikan upah setiap tahun.

“Kalau buruh berhasil melakukan efisiensi kebutuhan hidup maka harus mendapatkan credit point berupa pembangunan rumah layak huni bagi buruh, transportasi publik yang layak sehingga dapat menekan biaya bahan bakar, pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka sehingga di sekolah anak-anak sudah bisa produktif”. Pungkas pria yang selalu mengenakan pakaian khas Sunda tersebut. (amh)

Leave a Reply

Your email address will not be published.