image

dangiangkisunda.com – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-III Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), yang diselengarakan di Plaza Hotel BIC Purwakarta, Jawa Barat (Jabar), secara resmi di buka oleh Ketua Majelis Penasehat Dr Ir Akbar Tanjung sekitar pukul 22.31 WIB.

Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari itu,  adalah bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Emas KAHMI.

Sebagaimana tema yang diusung Rakornas ke-III KAHMI, “Bersinergi Membangun Negeri”, Akbar Tanjung menitipkan empat pesan yang mesti menjadi dasar dan pandangan KAHMI. Salah satunya di wilayah politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Menurut Akbar, pandangan keislaman, keindonesiaan dan kemodernan mesti menjadi landasan KAHMI dalam melangkah ke depan.

Dengan keislaman, keindonesiaan dan kemodernan, KAHMI mesti mampu memberikan respon dengan apa yang menjadi tujuan perjuangan pembangunan nasional. Khususnya dalam menghadapi banyak perkembangan dan kemajuan baru.

“Banyak perspektif ekonomi, hukum, politik, sosial budaya dan politik luar negeri. Kita mampu membangun suatu sinergi dalam menjawab persoalan-persoalan bangsa. Menjadi satu dinamika dalam kebebasan dalam bidang politik. Termasuk kita dukung dalam memberikan kesempatan untuk berdirinya partai-partai politik,” ungkapnya.

Menurut Akbar, dalam membangun sistem kepartaian yang kompetibel dengan sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya, KAHMI mesti mempionir pembangunan kebebasan orang dalam mendirikan partai politik, karena Parpol harus sesuai dengan sistem presidensial.

“Sistem pemerintahan kita, presidensial. Dan presidensial itu tergantung keputusan masyarakat. Sehingga, bagaimana sistem presidensial kita sesuai dengan jumlah partai politik,” terang Akbar.

Selain itu problem politik, ada sisi masalah pembangunan nasional yang rupanya tak mesti luput dari perhatian KAHMI. Akbar menginginkan, KAHMI masuk pada strategi pembangunan nasional yang lebih baik.

“Termasuk masalah hukum, sejauh ini menjadi panglima menjadi dasar bernegara. Namun, di lembaga hukum tertinggi negara dalam hal ini Mahkamah Agung masih banyak ditemukan praktik-praktik penyalahgunaan hukum,” ujar Akbar.

Lalu sosial budaya, Akbar melihat masalah bangsa yang majemuk. Seharusnya potensi ini menjadi sumber kekuatan, sinergi, dan energi kemajuan. Luputnya pengawasan sosial budaya, berdampak pada menjamurnya gerakan-gerkaan radikalisme.

“Menjadi perhatian KAHMI, kultur bangsa kita ini adalah bangsa yang menciptakan dan menginginkan keharmonisan di antara suku-suku yang ada. Islam masuk ke Indonesia dan lahir menjadi mayoritas karena kultur bangsa kita yang terbuka,” pungkas Akbar.(amh)

Leave a Reply

Your email address will not be published.