image

dangiangkisunda.com – Pemandangan unik dalam peringatan May Day di Kabupaten Purwakarta, dengan suasana hangat dan keakraban, Bupati Purwakarta H. Dedi Mulyadi,SH., bersama serikat buruh di Purwakarta memperingatinya dengan makan soto dan surabi bersama. Minggu (1/5). Purwakarta.

Dalam suasana hangat tersebut, serikat buruh dan Bupati Purwakarta berdiskusi akan kondisi perburuhan, yang didalamnya bertukar pikiran bagaimana meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Sembari menikmati hidangan soto, surabi dan tahu sumedang.

Kang Dedi menuturkan bahwa hari ini kesejahteraan buruh jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih ada juga buruh yang harus diperhatikan yaitu buruh informal, yang menurutnya belum teradvokasi akan keberadaan mereka.

“Saya masih sedih adanya ketimpangan upah, seperti buruh rumah tangga, industri non formal, buruh serabutan  harus mulai kita advokasi selain buruh informal juga harus kita perhatikan.”, ungkapnya.

Selain itu dalam sistem pengupahan Dedi juga memberikan saran, agar ada sebuah lembaga yang mengatur KHL, dimana lembaga tersebut bersifat indepen dan tidak ada kepentingan politis.

“Saya ada pandangan dalam menghitung KHL, harus ada sebuah lembaga yang competen dalam mengatur hal ini, karena dalam menghitung upah buruh jangan bersifat politis.”, ujarnya.

Kang Dedi pun menegaskan bahwa sampai hari ini, pemkab Purwakarta akan terus berusaha meningkatkan fasilitas terutama kebutuhan bagi para buruh.

“Berapapun gaji buruh tidak akan apa-apa kalau ada inflasi, subsidi bagi buruh harus sudah menjadi fokus, kita upayakan menekan pengeluaran buruh, dengan terus tingkatkan pendidikan, tempat rekreasi, kita akan terus tambahkan.”, tuturnya.

Sedangkan menurut ketua serikat buruh FSPMI Purwakarta, Fuad BM, mengungkapkan bahwa dalam peringatan May Day hari ini para buruh tetap akan menolak kebijakan PP 78 dan menuntut pembubaran pengadilan hubungan industrial (PHI).

“Peringatan May Day kali ini kita tetap sepakat tolak PP 78 No 2015 tentang pengupahan yang sangat merugikan buruh, selain itu kita juga tuntut PHI di Bandung untuk dibubarkan, pasalnya setiap kita bersengketa berkaitan dengan PHK kita selalu kalah,bahkan persentasinya nol persen dan hasilnya selalu berbeda ketika kita kasasi ke MA.”, ujarnya.

Hal senada juga,diungkapkan oleh Agus Gunawan, ketua SPSI, selain menolak PP 78, para serikat yang berada dalam naungan SPSI sendiri akan tetap memperjuangkan para buruh garmen.

“Problem daerah yang upahnya lebih rendah bicara garment problem yang kita hadapi,bukan hanya sebatas membicarakan upah saja,tapi bagaimana melindungi buruh,ditengah gencarnya bedol garmen yang pindah ke wilayah yang upahnya kecil.”, tuturnya.(amh/bon/hum)

Leave a Reply

Your email address will not be published.