Larang Penjualan Buku LKS, Guru Purwakarta dituntut Lebih Kreatif

dangiangkisunda.com – Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi hari ini Selasa (20/9) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 421.7/2156/Disdikpora perihal larangan penjualan buku Lembar Kerja Siswa atau LKS di sekolah – sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Pelarangan ini merupakan kelanjutan dari larangan memberikan Pekerjaan Rumah (PR) bagi pelajar di kabupaten ini.

Hal lain yang melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Edaran ini adalah karena Bupati yang akrab disapa Kang Dedi tersebut menilai selama ini Lembar Kerja Siswa telah mereduksi produktifitas dan kreatifitas para guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Disamping itu, faktor ekonomi orang tua siswa yang tidak semuanya memiliki kemampuan untuk membeli LKS turut menjadi pertimbangan.

Ditemui di ruang kerjanya siang tadi,  Kang Dedi yang selalu mengenakan pakaian khas Sunda itu menyebut paling tidak para orang tua siswa harus mengeluarkan sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu untuk setiap buku Lembar Kerja Siswa per mata pelajaran. Jumlah ini dia nilai sangat memberatkan sehingga dia melarang apapun bentuk tranksaksi LKS ini.

Larang Penjualan Buku LKS, Guru Purwakarta dituntut Lebih Kreatif

“Kalau ada gratis pun kami larang mulai hari ini, guru harus lebih produktif dan kreatif menyampaikan materi pelajaran kepada siswa tanpa LKS”. Tegas Dedi.

Menurut Dedi, indikator keberhasilan dalam proses belajar mengajar tidak bisa didasarkan pada berhasil tidaknya seorang siswa menjawab pertanyaan dalam buku LKS. Dia berujar guru harus memiliki buku kendali untuk setiap siswa yang berisi perkembangan siswa yang dia ajar per mata pelajaran.

“Guru harus punya buku kendali. Didalamnya berisi perkembangan siswa, ada indikator keberhasilan dalam proses belajar mengajar, sehingga isinya bukan lagi angka, tapi kemampuan siswa, dia sudah bisa apa. Tidak boleh lagi LKS menjadi rujukan”. Kata Dedi menambahkan.

Sanksi tegas akan diterapkan bukan saja bagi guru yang masih menggunakan LKS. Kepala UPTD Dinas Pendidikan setempat, Kepala Sekolah sampai Koperasi Sekolah pun tidak akan luput dari sanksi jika tidak mengindahkan Surat Edaran yang telah ditandatangani tersebut.

“Sanksinya pencopotan jabatan, penundaan kenaikan pangkat dan golongan”. Pungkas Dedi. (amh)

Leave a Reply

Your email address will not be published.