098c0744-c64e-44ed-a810-474978fb4e50

dangiangkisunda.com – Konflik Sunni Syiah yang belakangan berkembang. Membuat Bupati Purwakarta Kang Dedi, melakukan langkah-langkah antisipatip guna meminimalisir laju berkembangnya konflik horizontal di masyarakat.

Diantaranya dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati tentang Perlindungan Kebebasan melaksakanan Ibadah sesuai dengan kepercayaannya.

Hal lain yang akhir-akhir ini berkembang diantaranya seputar penolakan Bupati tentang deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS) di Purwakarta. Ditanyai seputar itu, kang Dedi menjawab:
“Jika masih menyampaikan pendapat itu diperbolehkan, namun jika sudah mencapai tindak kekerasan negara wajib melindungi,” ungkapnya.

Sementara itu, saat ditanya terkait deklarasi anti Syiah yang akan diselengarakan di Purwakarta, Kang Dedi mempersilakan, asalkan deklarasi tersebut hanya untuk menyampaikan keberatan.

Namun jika berlebihan, pemerintah akan turun tangan. “Deklarasi anti Syiah itu  hak setiap individu, untuk menyatakan sesuatu. Silahkan berpendapat, berkumpul, menyatakan pendapat tidak suka, itu adalah hak. Tapi kalau sampai merusak dan menganggu,  kami harus melindungi,” katanya.

Sementara lanjut Kang Dedi, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purwakarta memiliki pendapat yang sama. Bahwa kaum minoritas yang memiliki keyakinan masing-masing mesti dilindungi.
“Saya sudah komunikasi dengan ketua MUI, pendapatnya sama seperti saya,” ungkapnya didepan sejumlah awak media.(Amh)

Leave a Reply

Your email address will not be published.