dangiangkisunda.com – Peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Halili Hasan dalam acara Festival HAM 2016 yang diselenggarakan hari Kamis (1/12) di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur mengatakan bahwa dari 10 daerah di Indonesia yang menyandang predikat sebagai daerah paling intoleran, sebanyak 7 daerah diantaranya berasal dari Provinsi Jawa Barat.

Sambil berkelakar , ia menyebut bahwa Jawa Barat menjadi daerah ‘kepala batu’ karena sejak lama tidak mampu menuntaskan masalah intoleransi di wilayahnya. Ketujuh daerah yang dimaksud oleh Halili adalah Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar dan Tasikmalaya.

Intoleransi yang dimaksud oleh Dosen Ilmu Sosial di Universitas Negeri Yogyakarta tersebut terkait dengan pendirian tempat ibadah, beasiswa pendidikan dan hingga layanan pendidikan agama yang seharusnya diperuntukan bagi penganut seluruh agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing peserta didik.

“Kalau kita melihat Purwakarta yang juga menjadi bagian dari wilayah Jawa Barat, ini sudah relatif sangat berimbang, seluruh kebutuhan pendidikan agama diakomodir oleh pemerintahan disana,” ujar Halili.

Pernyataan Halili tersebut mendapatkan respon dari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang juga berkesempatan memberikan paparan tentang Hak Asasi Manusia dan Toleransi dalam acara tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Dedi ini, menjamurnya sikap intoleran di Jawa Barat merupakan akibat dari sikap masyarakat Jawa Barat sendiri yang memiliki pendirian toleransi yang sangat tinggi. Implikasi lanjutan dari sikap inilah yang menjadikan pendakwah intoleransi dengan mudah menyebarkan ajaran yang mengancam integrasi bangsa tersebut.

“Justru orang Jawa Barat, orang Sunda itu sangat toleran, mereka sangat permisif sehingga intoleransi dengan mudah menyebar di Jawa Barat,” jelas Dedi.

Dedi juga meyakini bahwa para pemimpin di daerah tidak banyak yang berani ‘pasang badan’ untuk meminimalisir sikap-sikap intoleran yang kian menyebar. Menurut dia, pada tahapan kritis seperti ini dibutuhkan psikologi pemimpin daerah yang kuat untuk menjadi anti tesa gerakan intoleran yang berada di wilayahnya.

“Solusinya, pemimpin daerah harus memiliki psikologi yang kuat menghadapi setiap gerakan intoleransi. Kemudian, seluruh stakeholder aparat Negara seperti TNI dan Polri saya kira tidak bisa juga berdiam diri, komitmen seluruhnya harus tegas menjaga pluralitas masyarakat, mereka tidak boleh masuk ke dalam ranah kompromi yang digiring oleh kelompok intoleran,” tegasnya menambahkan.

Berdasarkan hasil penelitian Halili Hasan yang juga merupakan salah satu peneliti dari Setara Institute ini, sejak Tahun 2007-2015 di Indonesia, terdapat 2.498 tindakan pelanggaran toleransi, 1.867 peristiwa intoleransi, 346 kasus gangguan terhadap tempat ibadah dan sebanyak 365 kebijakan diskriminatif. (amh)

Leave a Reply

Your email address will not be published.